Hotel di Jepang Mewajibkan Turis Israel Menandatangani Pernyataan Tidak Terlibat dalam Kejahatan Perang

Seorang turis Israel yang menginap di sebuah hotel di Kyoto, Jepang, diminta untuk menandatangani pernyataan yang menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam kejahatan perang selama dinas militernya sebagai syarat untuk check-in. Insiden ini terjadi setelah ia menunjukkan paspor Israel di meja resepsionis.

"Petugas menyerahkan formulir ini kepada saya dan mengatakan bahwa tanpa menandatanganinya, saya tidak akan diizinkan untuk check-in," ujar turis tersebut, yang bekerja sebagai tenaga medis tempur di cadangan Angkatan Laut Israel.

Formulir yang diberikan kepadanya meminta turis itu untuk menyatakan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam kejahatan perang, seperti pemerkosaan, pembunuhan orang yang menyerah, atau menyerang warga sipil.

Meskipun awalnya menolak untuk menandatangani, turis tersebut akhirnya menyetujuinya setelah diberitahu bahwa semua tamu Israel dan Rusia diwajibkan melakukan hal yang sama. 

“Saya tidak pernah terlibat dalam kejahatan perang apa pun yang melanggar hukum internasional dan hukum humaniter, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerangan terhadap warga sipil (anak-anak, wanita), pembunuhan atau penganiayaan terhadap mereka yang menyerah atau ditawan sebagai tawanan perang, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, kekerasan seksual, pemindahan paksa atau penjarahan, dan tindakan lain yang termasuk dalam lingkup Pasal 8 Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC),” demikian pernyataan dalam formulir tersebut.

“Saya tidak pernah merencanakan, memerintahkan, membantu, mendukung, atau menghasut kejahatan perang, dan saya juga tidak pernah berpartisipasi dalam tindakan tersebut. Saya berjanji untuk terus mematuhi hukum internasional dan hukum humaniter dan tidak akan pernah terlibat dalam kejahatan perang dalam bentuk apa pun,” lanjut formulir itu. 

Setelah kejadian tersebut, Duta Besar Israel untuk Jepang, Gilad Cohen, mengirim surat kepada Gubernur Kyoto, Takatoshi Nishiwaki, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kejadian ini. 

"Tindakan diskriminatif ini, yang semata-mata berdasarkan kebangsaan, menyebabkan tamu tersebut mengalami tekanan emosional dan ketidaknyamanan yang signifikan," tulis duta besar Israel tersebut.

Duta besar tersebut menambahkan bahwa insiden ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Bisnis Perhotelan Jepang dan nilai-nilai kesetaraan dan nondiskriminasi yang diyakini oleh kedua negara. 

Nishiwaki mengonfirmasi bahwa masalah tersebut telah diserahkan kepada pemerintah kota Kyoto untuk diselidiki, mengingat kemungkinan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perhotelan. Manajer hotel tersebut mengatakan kepada Ynetnews bahwa permintaan formulir tersebut adalah langkah yang sesuai. 

“Bagi kami, perang adalah hal yang jauh, dan kami belum pernah bertemu orang yang membunuh wanita dan anak-anak serta mengebom sekolah,” ujarnya.

Insiden serupa dilaporkan terjadi di hotel lain di Kyoto pada bulan Juni. Israel kini menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional terkait tindakan militernya di Gaza, yang telah menyebabkan lebih dari 50.000 korban jiwa sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. 

Secara terpisah, Mahkamah Kriminal Internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.*