Mahkamah Agung Israel Blokir Upaya Pemecatan Kepala Shin Bet

Mahkamah Agung Israel telah mengeluarkan perintah untuk mencegah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberhentikan Kepala Dinas Keamanan Israel, Ronen Bar.

Sebelumnya, kabinet menyetujui pemecatan Bar pada Kamis (20/3/2025) malam akibat kegagalan intelijen dalam mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Dalam surat yang dikirim kepada anggota kabinet sebelum pemungutan suara, Netanyahu menyatakan bahwa "hilangnya kepercayaan profesional dan pribadi" antara dirinya dan Bar semakin memburuk sejak perang dimulai.

Pada Jumat (21/3/2025), Mahkamah Agung membekukan keputusan pemecatan tersebut hingga sidang lebih lanjut yang dijadwalkan paling lambat 8 April, sebagaimana dilaporkan oleh media Israel.

Bar dilantik sebagai Kepala Shin Bet pada Oktober 2021 dengan masa jabatan lima tahun.

Apabila pemecatan ini tetap dilaksanakan, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel seorang Kepala Shin Bet diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Keputusan Netanyahu menuai protes luas dan semakin memicu demonstrasi antipemerintah di Yerusalem.

Ribuan warga Israel turun ke jalan, tidak hanya menolak pemecatan Bar tetapi juga mengecam kebijakan perang Netanyahu terhadap Gaza.

Bar sendiri menilai bahwa keputusan pemecatannya bermuatan politik.

Ia tidak menghadiri pemungutan suara kabinet, tetapi dalam surat yang dikirimnya, ia menyatakan bahwa keputusan tersebut "tercemar oleh konflik kepentingan" karena Shin Bet tengah menyelidiki kantor perdana menteri terkait dugaan keterlibatan Qatar dalam pengambilan keputusan Israel.

Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, yang juga menghadapi ancaman pemecatan dari Netanyahu, menegaskan bahwa Bar tidak dapat diberhentikan sebelum legalitas tindakan tersebut dikaji lebih lanjut.

Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas di Israel, sebuah LSM yang mengadvokasi transparansi dan tata kelola yang baik, telah mengajukan banding terhadap keputusan Netanyahu.

Mereka menyebut pemecatan Bar sebagai "keputusan ilegal yang membahayakan keamanan nasional."

Sementara itu, partai oposisi Yesh Atid yang dipimpin oleh Yair Lapid mengecam langkah tersebut sebagai "keputusan yang diambil dengan adanya konflik kepentingan yang nyata."

Ketegangan politik di Israel semakin meningkat di tengah eskalasi perang di Gaza.

Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 251 orang disandera, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran.

Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan bahwa lebih dari 48.500 warga Palestina telah tewas dalam konflik tersebut.

Serangan udara kembali terjadi pekan ini setelah gencatan senjata selama beberapa bulan berakhir, dengan lebih dari 400 korban jiwa pada malam pertama pengeboman.

Masyarakat Israel pun semakin terpecah, dengan banyak warga yang turun ke jalan menuntut diakhirinya perang serta mengecam keputusan Netanyahu dalam memecat Bar.

Di sisi lain, negosiasi antara Israel dan Hamas untuk memperpanjang gencatan senjata masih menemui jalan buntu.

Hamas menolak syarat baru yang diajukan Israel, meskipun menawarkan pembebasan seorang sandera Amerika yang masih hidup serta empat jenazah sebagai bagian dari kesepakatan.

Sementara itu, Israel semakin memperketat blokade terhadap Gaza sejak awal Maret, dengan menghentikan seluruh pasokan makanan, bahan bakar, dan medis ke wilayah tersebut dalam upaya menekan Hamas.***