Kementerian Luar Negeri Bantah Isu Pengiriman 100 Warga Gaza ke Indonesia

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia membantah laporan yang menyebutkan bahwa 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.

Juru bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, memberikan klarifikasi terkait isu pemindahan warga Gaza tersebut. “Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujarnya.

 Ia juga menegaskan, “Dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut.”

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa saat ini Indonesia lebih berfokus pada upaya mendorong Gencatan Senjata tahap II, memastikan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memulai rekonstruksi di Gaza. 

“Saat ini, Indonesia lebih mefokuskan dan mendorong terwujudnya Gencatan Senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” jelasnya.

Sebelumnya, laporan dari media berbahasa Ibrani, JNS, pada Rabu (26/3/2025) menyebut bahwa sekitar 100 warga Palestina dari Gaza akan berangkat ke Indonesia untuk bekerja di sektor konstruksi dalam sebuah program percontohan migrasi sukarela.

 Program ini, menurut Channel 12 News, berada di bawah pengawasan Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT) yang dipimpin oleh Mayjen Ghassan Alian. Jika program tersebut berjalan dengan sukses, maka pengelolaannya akan dialihkan ke Direktorat Migrasi yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.

Masih berdasarkan laporan tersebut, tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menguji kelayakan migrasi sukarela sekaligus mendorong lebih banyak warga Gaza untuk bekerja di sektor konstruksi di Indonesia.

Meskipun hukum internasional mengizinkan mereka yang keluar dari Gaza untuk kembali, proyek ini dipandang sebagai langkah untuk memfasilitasi migrasi jangka panjang, tergantung pada kerja sama dengan Indonesia.

Disebutkan pula bahwa program ini merupakan hasil dari pembicaraan dengan pemerintah Indonesia, meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Agar program ini dapat berjalan, diperlukan saluran komunikasi antara kedua belah pihak. 

Jika uji coba ini menunjukkan hasil positif, Direktorat Migrasi akan mengambil alih perencanaan lebih lanjut untuk membantu warga Gaza bermigrasi dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri.

Channel 12 juga melaporkan bahwa Menteri Israel, Israel Katz, akan segera menunjuk seorang direktur untuk memimpin Direktorat Migrasi. Salah satu kandidat sebelumnya, Brigadir Jenderal (purnawirawan) Ofer Winter, disebut-sebut tidak akan bersaing untuk posisi tersebut.

Pada Sabtu malam, Kabinet Keamanan Israel menyetujui proposal Katz untuk membentuk direktorat baru dalam kementerian guna mendukung emigrasi sukarela dari Jalur Gaza. Tugas utama direktorat ini adalah memastikan keberangkatan warga Gaza secara aman dan terkendali. 

Kantor Katz menyatakan bahwa tanggung jawab direktorat ini mencakup pengelolaan logistik, pengamanan rute perjalanan, pemrosesan di pos perbatasan, serta koordinasi infrastruktur untuk mendukung perjalanan melalui jalur darat, laut, dan udara.

Katz menegaskan bahwa rencana ini selaras dengan visi mantan Presiden AS Donald Trump. “Kami berupaya dengan segala cara untuk melaksanakan visi presiden AS, dan kami akan mengizinkan setiap penduduk Gaza yang ingin pindah ke negara ketiga untuk melakukannya,” ujarnya.

Sementara itu, laporan dari N12 mengungkapkan bahwa jumlah warga Gaza yang meninggalkan wilayah tersebut mengalami lonjakan signifikan.***