Kementerian Luar Negeri Palestina Mendesak Dukungan Global untuk Hentikan Rencana Aneksasi Israel

Kementerian Luar Negeri Palestina mengajukan permohonan bantuan kepada komunitas internasional agar dapat menciptakan mekanisme global yang mencegah rencana aneksasi wilayah oleh Israel yang masih terus berlangsung.

Mengacu pada laporan Aljazeera, Jumat (30/5), perluasan permukiman Israel yang terus berlangsung di wilayah Tepi Barat disebut sebagai bentuk aneksasi yang harus segera dihentikan oleh dunia. Kementerian Luar Negeri Palestina juga menolak pengumuman Israel terkait rencana ekspansi besar-besaran dan pembangunan 22 permukiman baru oleh Negara Yahudi tersebut pada Kamis (29/5).

Menurut Kemenlu Palestina, rencana Aneksasi Israel itu sudah "jelas-jelas mengabaikan" resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Aneksasi sendiri adalah tindakan pengambilalihan tanah secara paksa dari negara lain untuk digabungkan dengan wilayah negara sendiri.

Sementara itu, pada akhir pekan, Kantor Berita Palestina WAFA melaporkan bahwa tentara Israel melakukan serangan dan membakar pohon zaitun di desa Al-Lubban Asharqiya, yang terletak di selatan Nablus, Tepi Barat.

Sumber lokal kepada WAFA menyampaikan dugaan bahwa tentara Israel menembakkan amunisi tajam. Selain itu, gas air mata juga digunakan oleh tentara Israel di kawasan tersebut.

Hingga saat berita ini ditulis, belum ada laporan mengenai korban dari pihak Palestina di wilayah yang terdampak di Tepi Barat.

Di kota Deir Ghassana, yang terletak di barat daya Ramallah, dua saudara asal Palestina ditangkap oleh tentara Israel yang membobol rumah mereka.

Di sisi lain, di Ramallah, para pemukim Israel terus melanjutkan pembangunan pos terdepan ilegal di dekat desa al-Mughayyir. Sebelumnya, pasukan Israel menahan sejumlah jemaah yang berada di masjid setempat.

Para pemukim Israel juga melancarkan serangan terhadap lahan Palestina di kota Sinjil, yang berada di utara Ramallah, hingga membakar pohon-pohon zaitun.

Di Gaza, PBB mencatat hampir 200 ribu orang terpaksa mengungsi dalam dua minggu terakhir akibat serangan Israel.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Stepahne Dujarric, menyatakan bahwa Israel memerintahkan warga sipil di bagian utara, selatan, dan timur Gaza untuk mengungsi, dengan alasan melakukan operasi pengejaran terhadap Hamas di wilayah tersebut.

PBB juga mengungkapkan bahwa seluruh penduduk Gaza kini menghadapi risiko kelaparan. Sementara itu, pasukan Israel telah menembak dan melukai sedikitnya 20 orang yang tengah mencari bantuan di titik distribusi terbaru yang didirikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang kontroversial di wilayah tengah Gaza.

Di sisi lain, Hamas—kelompok yang berkuasa di Gaza—saat ini sedang mempertimbangkan proposal gencatan senjata yang baru. Amerika Serikat menyatakan bahwa proposal gencatan senjata tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Israel.

Mengutip Reuters, Presiden AS Donald Trump pada Jumat lalu menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan gencatan senjata di Gaza semakin dekat dan akan segera diumumkan. Pejabat AS saat ini sedang menunggu persetujuan dari Hamas terkait proposal gencatan senjata tersebut.