Organisasi Pembebasan Palestina Setujui Pembentukan Posisi Wakil Palestina

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengadakan pemungutan suara pada Kamis, 24 April 2025, untuk menciptakan jabatan wakil presiden, sebuah keputusan yang dapat membuka peluang bagi penggantian pemimpin Palestina, Mahmoud Abbas.

Langkah ini merupakan respons terhadap seruan internasional yang telah ada selama bertahun-tahun untuk melakukan reformasi dalam organisasi tersebut, dan juga muncul di tengah bayangan peran yang lebih besar untuk Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin oleh Abbas, khususnya dalam konteks pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza.

"Pemungutan suara telah dilakukan untuk menciptakan jabatan wakil presiden," ujar Rizq Namoura, anggota dewan pusat PLO, dalam wawancara dengan Palestine TV.

Namoura menambahkan bahwa hasilnya "hampir bulat" mendukung pembentukan peran wakil presiden, sebuah langkah yang untuk pertama kalinya tercatat dalam sejarah organisasi tersebut.

Kantor berita resmi Palestina, Wafa, turut mengonfirmasi hasil pemungutan suara tersebut.

Analis Palestina, Aref Jaffal, mengungkapkan bahwa penciptaan jabatan baru ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi seseorang menggantikan Abbas, yang kini berusia 89 tahun, "karena situasi Palestina membutuhkan perubahan signifikan."

"Sistem politik Palestina sangat lemah, sehingga saya percaya semua perubahan ini merupakan langkah awal untuk menciptakan penerus Abbas," kata Jaffal, yang juga Direktur Pusat Pemantauan Pemilu Al-Marsad, dalam wawancara dengan AFP, seperti yang dikutip oleh The New Arab pada Jumat, 25 April 2025.

Pada Maret lalu, dalam pertemuan puncak di Kairo mengenai masa depan Gaza setelah perang, Abbas telah menyatakan niatnya untuk menciptakan jabatan wakil presiden dalam PLO, yang mana ia sendiri menjabat sebagai ketua.

Pendukung internasional Otoritas Palestina (PA), yang mengelola pemerintahan terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, telah lama mendorong agar PA dan PLO direformasi.

Abbas telah memimpin PA sejak 2005 setelah kematian Yasser Arafat, dan terpilih kembali pada 2006 untuk masa jabatan empat tahun, namun sejak saat itu tidak ada pemilihan presiden lainnya.

Didirikan pada 1964, PLO memiliki mandat untuk melakukan negosiasi dan menandatangani perjanjian internasional atas nama rakyat Palestina, sementara PA bertanggung jawab atas pemerintahan di beberapa wilayah Palestina.

PLO merupakan federasi berbagai faksi Palestina, meskipun tidak termasuk kelompok Hamas dan Jihad Islam, yang saat ini terlibat dalam konflik dengan Israel di Gaza.

Jika Abbas meninggal atau mengundurkan diri, wakil presiden yang baru diharapkan dapat mengambil alih kepemimpinan PLO dan Negara Palestina, yang diakui oleh hampir 150 negara, menurut pejabat Palestina.

PLO telah mengadakan konvensi di Ramallah sejak Rabu untuk membahas isu-isu politik terkait. Namun, Hamas mengkritik konvensi tersebut, menyatakan bahwa langkah ini "memperdalam perpecahan, memperkuat kebijakan sepihak, dan mengecewakan harapan rakyat Palestina untuk bersatu."

"Kami di Hamas menolak kelanjutan langkah sepihak ini dan menegaskan komitmen kami untuk membangun kembali Organisasi Pembebasan Palestina di atas fondasi nasional dan demokratis," ujar Hamas dalam sebuah pernyataan.

Beberapa faksi Palestina di Tepi Barat memilih meninggalkan pertemuan pada Kamis setelah usulan pembentukan wakil presiden diajukan.

Kelompok-kelompok tersebut menyatakan bahwa inisiatif ini mengancam kedaulatan PLO dan menunjukkan adanya campur tangan asing.

"Sidang ini diadakan di bawah tekanan Barat, khususnya dari Amerika Serikat," kata Ramzi Rabah, pejabat senior dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), sebuah partai Marxis-Leninis yang menarik diri dari konvensi tersebut.

Rabah menuduh kekuatan asing menggunakan "reformasi" sebagai alasan untuk melemahkan perjuangan Palestina. Inisiatif Nasional Palestina, sebuah partai politik progresif, juga keluar dari pertemuan tersebut dengan alasan adanya "tekanan eksternal."

Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), gerakan Marxis-Leninis lainnya, juga meninggalkan sidang dengan alasan bahwa agenda reformasi tersebut prematur dan tidak melibatkan konsultasi yang memadai.

"Di antara 188 anggota dewan pusat PLO yang memiliki hak suara, 170 di antaranya mendukung pembentukan jabatan wakil presiden," lapor Wafa.

PA berada dalam kondisi keuangan yang kritis, dan setelah serangan Hamas terhadap Israel yang memicu perang di Gaza, beberapa donor internasional semakin mendesak agar dukungan finansial dikaitkan dengan reformasi politik dan kelembagaan yang nyata.

Pada Rabu, Abbas berpendapat bahwa pembentukan jabatan wakil presiden akan memperkuat lembaga-lembaga Palestina dan mendukung pengakuan internasional terhadap negara Palestina.

Beberapa analis menilai langkah ini sebagai strategi Abbas untuk menunjukkan bahwa ia sedang mendistribusikan kekuasaannya.*