Israel Siap Hentikan Serangan Selama 45 Hari, Asalkan Syarat Ini Dipenuhi

Pada Senin malam, Hamas mengungkap bahwa Israel mengajukan tawaran gencatan senjata selama 45 hari, dengan syarat kelompok tersebut membebaskan separuh dari para sandera yang masih mereka tahan di Gaza.

 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti bahwa Gaza tengah menghadapi krisis kemanusiaan terparah sejak konflik pecah, terutama setelah Israel menghentikan seluruh akses bantuan kemanusiaan, termasuk pasokan air dan makanan, sejak 2 Maret.

Mengutip laporan Al Arabiya, seorang pejabat dari Hamas menginformasikan bahwa Israel turut menuntut pelucutan senjata dari kelompok bersenjata Palestina tersebut sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang di Gaza. Namun permintaan itu ditolak oleh Hamas.

Mediator dari Mesir menyampaikan tawaran Israel yang “mencakup pembebasan setengah dari sandera pada minggu pertama perjanjian, perpanjangan gencatan senjata setidaknya selama 45 hari, dan masuknya bantuan,” jelas pejabat tersebut.

Dalam serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023, Hamas menyandera sebanyak 251 orang. Hingga kini, sekitar 58 sandera masih berada di Gaza, dan militer Israel menyatakan bahwa 34 di antaranya telah meninggal dunia.

“Usulan tersebut mencakup pelucutan senjata Hamas dan semua faksi bersenjata Palestina di Jalur Gaza sebagai syarat untuk mengakhiri perang secara permanen,” ujar pejabat itu.

Para pemimpin Hamas tengah meninjau usulan tersebut, namun menurut pejabat yang sama, “Posisi Hamas dan faksi-faksi perlawanan bahwa senjata perlawanan adalah garis merah dan tidak dapat dinegosiasikan,” ujarnya.

Ditambahkan bahwa tim negosiator dari Hamas akan bertolak ke Qatar, di mana kantor pusat kelompok itu berada dan pembicaraan utama dengan Israel telah dilangsungkan sebelumnya. Israel belum memberikan komentar atas pernyataan dari pihak Hamas.

"Hamas memberi tahu para mediator bahwa mereka bersedia menyetujui proposal apa pun yang mencakup gencatan senjata permanen, penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza, dan masuknya bantuan," terang pejabat itu lebih lanjut.

Sebelumnya, PBB mengeluarkan peringatan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk karena ketiadaan bantuan selama berminggu-minggu. Situasi tersebut pun terus memburuk dengan cepat.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan dilakukannya gencatan senjata "mendesak" di wilayah Gaza.

Dalam percakapan melalui telepon, Macron dan Abbas "menekankan kebutuhan mendesak untuk gencatan senjata, percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan (dan) penolakan pemindahan orang-orang Palestina dari tanah mereka," seperti diberitakan oleh kantor berita resmi Palestina, Wafa.

Melalui akun X, Macron menyatakan bahwa "Prancis dimobilisasi sepenuhnya" untuk membebaskan para sandera serta menghentikan pertempuran. Ia juga mengusulkan adanya "reformasi" terhadap Otoritas Palestina agar bisa mengambil alih pemerintahan di Gaza setelah perang usai, tanpa keterlibatan Hamas.

Pejabat senior Hamas, Taher al-Nunu, menyebutkan bahwa pihaknya bersedia membebaskan semua sandera jika terjadi “pertukaran tahanan yang serius” dan dengan jaminan bahwa Israel benar-benar menghentikan perang.

"Masalahnya bukan jumlah tawanan," kata Nunu, "melainkan pendudukan mengingkari komitmennya, menghalangi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan melanjutkan perang." Usai berdiskusi dengan mediator dari Mesir dan Qatar, Nunu menegaskan kembali bahwa Hamas tidak akan melepaskan senjatanya.

Media Israel Ynet mengabarkan bahwa dalam rancangan baru perjanjian gencatan senjata, Hamas akan membebaskan 10 sandera dalam kondisi hidup dengan imbalan jaminan dari AS bahwa Israel akan melanjutkan negosiasi untuk tahap kedua gencatan senjata.

Israel, yang dituduh melakukan genosida di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, melanggar kesepakatan gencatan senjata dan kembali melancarkan serangan ke Gaza pada 18 Maret. Meskipun sebelumnya ada kesepakatan, Israel tetap menolak menarik pasukan dari Gaza.

Akibat konflik tersebut, jutaan warga Palestina terpaksa mengungsi, dengan situasi makin genting karena bantuan kemanusiaan diblokir oleh Israel sejak 2 Maret, sebelum masa gencatan senjata berakhir.

PBB menyatakan bahwa stok kebutuhan penting seperti obat-obatan, bahan bakar, air, dan pangan kini sangat minim.

"Situasi kemanusiaan saat ini kemungkinan merupakan yang terburuk dalam 18 bulan sejak pecahnya permusuhan," ungkap Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

Menurut OCHA, para pekerja bantuan harus "melakukan pembatasan dan mengurangi pengiriman untuk memanfaatkan persediaan yang tersisa sebaik-baiknya."

Sementara itu, di Rumah Sakit Nasser yang terletak di Khan Younis, kota bagian selatan Gaza, seorang dokter bernama Ahmed al-Farah mengatakan bahwa tim medis tetap bekerja tanpa henti meski menghadapi “kekurangan dalam segala hal.”*