Israel Menyetujui Rencana Pengusiran Warga Gaza dan Penerapan Kekuasaan Secara Paksa

Pemerintah Israel dikabarkan telah menyetujui rencana penjajahan paksa di wilayah Gaza, Palestina. Situasi ini berlangsung ketika negara Zionis tersebut terus menggempur wilayah pesisir Palestina demi memerangi milisi Hamas.

Menurut sejumlah laporan media, rencana ini mencakup pendudukan militer penuh serta relokasi paksa penduduk Palestina ke bagian selatan wilayah tersebut. 

Tujuan utama dari rencana ini adalah membantu Israel mencapai target perangnya, yakni mengalahkan Hamas dan membebaskan para sandera yang masih ditahan di Gaza.

Seorang pejabat Israel menyatakan, "Rencana tersebut akan mencakup, antara lain, penaklukan Jalur Gaza dan penguasaan wilayah tersebut, serta pemindahan penduduk Gaza ke selatan untuk melindungi mereka," seperti dikutip Agence France Presse, Senin (6/5/2025).

Selain itu, Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel Eyal Zamir telah mengumumkan pengerahan puluhan ribu pasukan cadangan tambahan.

 Zamir menegaskan bahwa lebih banyak personel diperlukan guna "meningkatkan tekanan" terhadap Hamas.

Tujuan Israel untuk memusnahkan kelompok militan tersebut merupakan balasan atas serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023, yang menewaskan 1.200 orang dan mengakibatkan penculikan puluhan sandera.

Di pihak lain, serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 50.000 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil. 

Tel Aviv juga dituduh melakukan pemboman tanpa pandang bulu, penghancuran infrastruktur sipil secara sengaja, serta menghalangi distribusi bantuan kemanusiaan.

Kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk akibat blokade yang diterapkan Israel, menyebabkan kelangkaan pangan, pasokan medis, dan kebutuhan penting lainnya. 

Organisasi internasional menyuarakan keprihatinan mendalam atas krisis ini serta dampaknya terhadap penduduk sipil.

Sementara itu, pada Februari lalu, Presiden AS Donald Trump mengusulkan relokasi "sukarela" warga Palestina dari Gaza ke negara-negara seperti Yordania dan Mesir, dengan alasan bahwa langkah itu akan memungkinkan wilayah Gaza diubah menjadi zona resor.

Meski banyak negara mengkritik keras gagasan Trump, Netanyahu menyebutnya sebagai "ide luar biasa" yang harus "diperjuangkan."*