Menteri Israel Pendukung Genosida Smotrich Kecam Upaya Kesepakatan Baru dengan Hamas

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyampaikan kritik terhadap kemungkinan adanya kesepakatan pertukaran sandera sebagian antara Israel dan Hamas, kelompok militan Palestina. Ia menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang "bodoh." Politikus sayap kanan tersebut dikenal luas karena pernyataan-pernyataannya yang mendukung tindakan kekerasan ekstrem terhadap warga Gaza.

Dalam sebuah unggahan pada Rabu di platform X, Smotrich menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Hamas berada dalam tekanan berat akibat perubahan pada sistem distribusi bantuan serta karena kehilangan kontrol terhadap masyarakat Gaza.

"Kita perlu terus mengencangkan jerat di lehernya dan memaksanya untuk menyetujui kesepakatan penyerahan diri sepenuhnya, dengan (pembebasan) semua sandera sekaligus," ujarnya, sebagaimana dikutip oleh Anadolu pada Kamis, 29 Mei 2025.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, memberikan tanggapan tidak langsung terhadap komentar tersebut tanpa menyebut nama Smotrich. "Akan sangat bodoh untuk melepaskan tekanan sekarang dan menandatangani kesepakatan sebagian dengannya yang akan memberinya oksigen dan jalur kehidupan dan memungkinkannya untuk pulih,” tutur Sa’ar.

Dalam pernyataannya sendiri di media sosial, Sa’ar menyebut bahwa Israel telah memberikan respons positif terhadap tawaran dari Amerika Serikat mengenai pembebasan sandera sebelas hari yang lalu. Namun, ia mengatakan bahwa hingga saat ini Hamas belum bersedia menerima tawaran tersebut.

“Namun, selama masih ada kesempatan untuk membebaskan sandera, hal itu harus diupayakan — ini adalah keinginan mayoritas rakyat Israel. Tindakan harus diambil sesuai dengan kepentingan nasional, bukan berdasarkan tekanan dan ancaman politik,” tambahnya.

Negosiasi tidak langsung

Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, sebelumnya melaporkan bahwa sejumlah pejabat Israel yang terlibat dalam perundingan tidak langsung dengan Hamas menyampaikan adanya “perkembangan positif” menuju kemungkinan tercapainya kesepakatan gencatan senjata serta pertukaran tahanan di Gaza.

Dalam laporan tersebut, KAN mengutip sumber Israel yang ikut serta dalam proses negosiasi dan menyatakan bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi momen yang “sangat kritis.”

KAN juga mengutip sumber asing anonim yang menyebut bahwa kesepakatan berpeluang ditandatangani dalam waktu dekat apabila Israel menunjukkan kelonggaran terkait penghentian perang.

Pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, seringkali diberikan melalui sumber anonim dan disebarkan ke berbagai media.

Di sisi lain, Hamas secara berulang telah mengajukan tawaran untuk membebaskan sandera Israel "sekaligus" dengan syarat dihentikannya konflik bersenjata, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan warga Palestina yang ditahan.

Namun, Netanyahu menolak tuntutan tersebut dan justru menyerukan pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina, serta memberikan sinyal adanya rencana Israel untuk kembali menguasai wilayah Gaza.

Pemerintah Israel memperkirakan sekitar 58 sandera masih berada di Gaza, dengan 20 di antaranya diduga masih hidup. Di sisi lain, lebih dari 10.100 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel dengan kondisi yang memprihatinkan, termasuk dugaan penyiksaan, kelaparan, serta minimnya layanan medis, menurut laporan dari organisasi hak asasi manusia baik dari Palestina maupun Israel.

Kelompok oposisi di Israel serta keluarga para sandera menuduh Netanyahu memperpanjang konflik demi menjaga stabilitas dukungan dari koalisi politik sayap kanan dan mempertahankan kekuasaan.

Sejak Oktober 2023, militer Israel terus melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Gaza, yang menewaskan lebih dari 54.000 warga Palestina—mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Pada bulan November, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Gaza.

Israel kini juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas dugaan pelanggaran berat terhadap warga sipil di daerah kantong tersebut.*