Menteri Pertahanan Israel: Kami Berencana Mendirikan Negara Yahudi di Wilayah Tepi Barat

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan tekadnya untuk mendirikan "negara Yahudi Israel" di wilayah Tepi Barat yang saat ini diduduki. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat (30/5), sehari setelah pemerintah Israel mengumumkan rencana pembentukan 22 permukiman baru di daerah Palestina tersebut.

Permukiman Israel yang berdiri di Tepi Barat sering dianggap sebagai penghalang utama bagi terciptanya perdamaian abadi. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara rutin mengecam keberadaan permukiman ini karena dianggap ilegal menurut hukum internasional.

"Ini adalah tanggapan tegas terhadap organisasi teroris yang mencoba merusak dan melemahkan cengkeraman kami di tanah ini -- dan ini juga merupakan pesan yang jelas kepada (Presiden Prancis Emmanuel) Macron dan rekan-rekannya: mereka akan mengakui negara Palestina di atas kertas -- tetapi kami akan membangun negara Yahudi Israel di sini di atas tanah ini," ungkap Katz dalam pernyataan resmi dari kantornya, Jumat (30/5).

"Kertas itu akan dibuang ke tong sampah sejarah, dan Negara Israel akan berkembang dan makmur," tambahnya, seperti dilansir kantor berita AFP pada Jumat (30/5/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Katz saat mengunjungi pos terdepan permukiman Sa-Nur di bagian utara Tepi Barat. Penduduk Sa-Nur sendiri telah dievakuasi pada tahun 2005 sebagai bagian dari penarikan Israel dari Gaza, yang dilakukan atas kebijakan perdana menteri saat itu, Ariel Sharon.

Israel diketahui telah menduduki wilayah Tepi Barat sejak tahun 1967.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Singapura pada hari Jumat, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa pengakuan atas negara Palestina, dengan beberapa syarat, "bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik".

Konferensi internasional yang direncanakan untuk membangkitkan kembali gagasan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina akan diadakan pada bulan Juni mendatang di markas besar PBB di New York.

Seorang diplomat yang berada di Paris dan mengetahui persiapan konferensi tersebut menyebutkan bahwa acara ini akan membuka peluang bagi lebih banyak negara untuk mengakui negara Palestina.

Sebelumnya, pada bulan April, Macron telah menyatakan bahwa Prancis berencana mengakui negara Palestina pada bulan Juni.*