Prancis Nyatakan Komitmen untuk Mengakui Palestina sebagai Negara, Kecam Tindakan Militer Israel di Gaza

Pemerintah Prancis kembali menyuarakan komitmennya untuk mengakui keberadaan negara Palestina. Selain itu, Prancis juga mengkritik keras tindakan Israel yang memperluas operasi militernya serta menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza—situasi yang mereka nilai sebagai sesuatu yang “tidak dapat dibela”.

Menurut laporan AFP dan Al Arabiya pada Selasa (20/5/2025), pernyataan tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, dalam sebuah wawancara dengan radio France Inter.

Barrot turut menyatakan dukungan Prancis terhadap langkah Belanda yang mengusulkan peninjauan ulang terhadap perjanjian kerja sama antara Uni Eropa dan Israel, yang berpotensi berdampak pada hubungan ekonomi dan politik kedua pihak.

Presiden Emmanuel Macron sebelumnya telah memberi sinyal bahwa negaranya bisa menjadi bagian dari negara-negara Eropa yang mengakui Palestina secara resmi, terutama menjelang konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung pada Juni. Barrot pun mempertegas kembali sikap tersebut.

“Kami tidak dapat meninggalkan warisan kekerasan dan kebencian kepada anak-anak Gaza. Jadi semua ini harus dihentikan, dan itulah sebabnya kami bertekad untuk mengakui negara Palestina,” ujar Barrot dalam pernyataan tegasnya.

“Dan saya secara aktif bekerja untuk hal ini, karena kami ingin berkontribusi pada solusi politik demi kepentingan Palestina, tetapi juga untuk keamanan Israel,” lanjutnya.

Pernyataan dari Barrot ini muncul tidak lama setelah Macron bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengeluarkan pernyataan bersama yang memicu kemarahan Israel.

Ketiga pemimpin negara itu menyatakan secara tegas bahwa “kami tidak akan tinggal diam” dan mengisyaratkan potensi “tindakan konkret lebih lanjut” apabila Israel terus melanjutkan serangan di Jalur Gaza serta menghambat bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

“Kami berkomitmen untuk mengakui negara Palestina,” bunyi pernyataan dari ketiga pemimpin negara tersebut.

Saat ditanya mengenai langkah nyata yang bisa diambil oleh ketiga negara itu, Barrot kembali mengimbau Uni Eropa agar menyetujui inisiatif Belanda terkait peninjauan perjanjian asosiasi dengan Israel, khususnya untuk menilai apakah Israel telah melanggar komitmen terhadap hak asasi manusia yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Terkait dengan langkah Israel yang baru-baru ini membuka kembali jalur akses terbatas bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza, setelah sebelumnya menutupnya sejak awal Maret, Barrot menyatakan bahwa tindakan tersebut “sama sekali tidak cukup”.

Ia menilai kondisi di Gaza akibat agresi militer Israel sebagai sesuatu yang “tidak dapat dibela karena kekerasan membabi-buta dan pemblokiran bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Israel telah mengubah Gaza menjadi perangkap kematian”.

“Ketika Anda menabur kekerasan, Anda menuai kekerasan,” ucap Barrot, memperingatkan Israel.*