Tanggapan Uni Eropa dan Inggris atas Tindakan Militer Israel di Gaza

Ketegangan antara negara-negara Eropa dan Israel semakin meningkat. Uni Eropa dan Inggris mulai memberi tekanan terhadap Israel menyusul dimulainya kembali operasi militer di Gaza pada Jumat, 16 Mei 2025.

Sejak awal Maret, Israel telah menutup akses bantuan medis, pangan, dan bahan bakar ke wilayah Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa serangan ini merupakan bentuk pembelaan diri yang sah demi mencapai kemenangan total.

Ia juga menyebutkan bahwa perang akan dihentikan apabila Hamas melepaskan para sandera dan wilayah Gaza mengalami proses demiliterisasi.

Berikut reaksi dari pemerintah negara-negara Eropa, Inggris, dan Kanada terhadap serangan baru Israel di Gaza:

"Kami menentang segala upaya untuk memperluas permukiman di Tepi Barat ... Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk sanksi yang ditargetkan", demikian bunyi pernyataan bersama dari tiga negara yang diumumkan oleh Pemerintah Inggris pada 19 Mei 2025, sebagaimana dikutip dari Chanelnews Asia.

Ketiga negara tersebut juga memperingatkan Israel mengenai kemungkinan terjadinya bencana kelaparan jika akses bantuan tetap dibatasi.

"Penolakan Pemerintah Israel atas bantuan kemanusiaan penting bagi penduduk sipil tidak dapat diterima dan berisiko melanggar Hukum Humaniter Internasional," demikian isi pernyataan mereka.

Sementara itu, Inggris, Kanada, dan Perancis mengkritik tindakan Israel yang dinilai berlebihan. Mereka mengecam pemblokiran bantuan sebagai sesuatu yang sangat mengkhawatirkan.

Merespons perkembangan tersebut, Uni Eropa dan Inggris mengumumkan rencana untuk meninjau ulang perjanjian kerja sama perdagangan dengan Israel. 

Mengacu pada laporan dari France24 dan Aljazeera, langkah ini diambil karena adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang timbul akibat blokade terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Setelah pertemuan para menteri luar negeri pada hari Selasa, Uni Eropa menyampaikan bahwa mereka akan mengkaji kembali kerja sama perdagangan dengan Israel.

Kepala diplomasi Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa "mayoritas" dari 27 negara anggota yang bertemu di Brussels mendukung langkah tersebut. 

Ia menambahkan bahwa "negara-negara tersebut melihat bahwa situasi di Gaza tidak dapat dipertahankan... dan yang kami inginkan adalah membuka blokir bantuan kemanusiaan". Langkah ini bertujuan mengevaluasi apakah Israel telah melanggar kewajibannya terkait hak asasi manusia berdasarkan Pasal 2 dari Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel.

Swedia pun menyuarakan tekanan lebih lanjut kepada Uni Eropa agar menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Israel. Menteri Luar Negeri Maria Malmer Stenergard menyatakan, "Karena kami tidak melihat adanya perbaikan yang jelas bagi warga sipil di Gaza, kami perlu meningkatkan nada lebih jauh."

Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, dalam keterangannya di parlemen, menyambut baik langkah tersebut dan mengungkapkan bahwa 17 dari 27 negara anggota Uni Eropa telah menyatakan dukungan terhadap proposal tersebut.*