Kunjungan Langka, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Dijadwalkan ke Wilayah Tepi Barat yang Dikuasai Israel

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan, dijadwalkan mengunjungi wilayah Tepi Barat yang diduduki pada akhir pekan ini. Kunjungan ini menjadikannya sebagai pejabat Saudi dengan jabatan tertinggi yang menginjakkan kaki di wilayah tersebut dalam hampir enam dekade terakhir.

Rencana kunjungan ini diumumkan oleh Otoritas Palestina (PA) pada Jumat, 30 Mei 2025. Bin Farhan akan memimpin rombongan yang terdiri dari para menteri luar negeri dari Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya. 

Informasi tersebut disampaikan oleh duta besar Palestina untuk Arab Saudi kepada media lokal. 

Ia menegaskan bahwa misi perjalanan ini bertujuan untuk “menyampaikan sentralitas perjuangan Palestina kepada orang-orang Arab dan Muslim.” Langkah ini mengingatkan pada lawatan bin Farhan sebelumnya ke Washington pada masa awal konflik di Gaza antara Israel dan Hamas, yang kala itu bertujuan menunjukkan kesatuan sikap Arab dalam mendesak gencatan senjata. 

Kunjungan ini juga dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap PA sebagai alternatif pemerintahan di Gaza dibandingkan Hamas, meskipun belakangan dukungan terhadap PA di kalangan warga Palestina semakin menurun.

Perjalanan ini sangat jarang terjadi, dan menjadi unik karena terakhir kali perwakilan Saudi mengunjungi Ramallah, ia diangkat sebagai duta besar nonresiden untuk Palestina.

Nayef al-Sudairi tiba di wilayah tersebut beberapa minggu sebelum serangan Hamas ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023. 

Sebelumnya, kunjungan serupa dilakukan oleh Raja Faisal pada tahun 1966. Serangan-serangan yang terjadi disebut-sebut bertujuan untuk, dan memang berhasil, menggagalkan proses normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel, sebagaimana diungkapkan oleh pejabat Hamas saat konflik berlangsung. 

Dengan perannya sebagai pemimpin de facto dunia Arab, Arab Saudi memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan regional, sebuah pengaruh yang tidak dimiliki banyak negara tetangganya. 

Normalisasi hubungan dengan Israel diyakini akan menjadi pukulan telak bagi impian pendirian negara Palestina.

 Pada Jumat malam, Times of Israel memberitakan bahwa Israel akan menolak kunjungan Farhan beserta rombongannya. 

Mengingat Israel mengendalikan perbatasan darat Tepi Barat yang berbatasan dengan Yordania, jika rencana penolakan ini dilaksanakan, maka hal tersebut dapat memperparah ketegangan diplomatik antara Israel dengan Riyadh dan negara-negara lain di kawasan. 

Sejak 2023, Arab Saudi telah menyampaikan dengan jelas bahwa “normalisasi hanya akan dikejar dengan jalur yang jelas menuju negara Palestina.”

Di awal tahun ini, Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengutuk agresi militer Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 19 bulan sebagai “genosida”, sejalan dengan penilaian yang disampaikan oleh PBB, sejumlah organisasi hak asasi manusia, serta para ahli dan sejarawan ternama. 

Lebih dari 54.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel, meskipun beberapa ahli meyakini bahwa angka tersebut masih jauh dari jumlah sebenarnya. 

Pada bulan depan, akan diadakan pertemuan di New York yang dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis, dengan fokus utama menyampaikan urgensi pembentukan negara Palestina dan membangkitkan kembali dukungan terhadap solusi dua negara sebagaimana termuat dalam Perjanjian Oslo 1993.

Dalam perkembangan terbaru, beberapa negara Eropa seperti Irlandia, Spanyol, dan Norwegia telah mengakui keberadaan negara Palestina.*