Puan Mendesak Dunia Ambil Sikap Tegas soal Pengusiran Warga Palestina

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya penolakan global terhadap segala bentuk rencana maupun tindakan pemindahan paksa terhadap masyarakat Palestina.

Pernyataan tersebut diungkapkan Puan saat menghadiri pertemuan The Group of Parliaments in Support of Palestine yang berlangsung di Istanbul, Turki, pada Jumat (18/4) sore waktu setempat.

"Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima," ujar Puan dalam pernyataannya, Sabtu (19/4).

Puan menyarankan, daripada melakukan relokasi, para anggota parlemen dari berbagai negara sebaiknya mendesak pemerintah mereka untuk meningkatkan dukungan terhadap rakyat Palestina.

Menurutnya, bentuk dukungan tersebut dapat berupa pengumpulan sumber daya serta membangun dukungan publik untuk perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Oleh karena itu, kita harus membantu memobilisasi sumber daya, membangun dukungan publik, dan mendesak pemerintah kita untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza," tegasnya.

Selain itu, Puan juga menyerukan agar Dewan Keamanan PBB segera mengirim pasukan perdamaian ke wilayah Palestina, mengingat situasi genosida yang terjadi akibat serangan Israel.

Ia menyoroti tindakan Israel yang menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, yang menurutnya merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

"Memblokir bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional," jelas Puan.

"Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza," lanjutnya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi seribu warga Palestina dari Gaza ke tanah air.

Namun demikian, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti pemindahan permanen dari wilayah mereka.

"Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto], keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk 'memindahkan' warga Palestina tersebut dari tanah airnya," ujar Sugiono dalam pernyataan resminya pada Kamis (10/4).*