Pengakuan Negara Palestina oleh Prancis Direncanakan pada Juni, Begini Jelasnya

Prancis berencana untuk memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina pada bulan Juni mendatang melalui sebuah konferensi internasional yang akan dipimpin bersama oleh Arab Saudi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada hari Rabu. "Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang," ujar Macron dalam wawancaranya yang ditayangkan di France 5.

Ia menjelaskan bahwa konferensi yang tengah dirancang untuk membahas penerapan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina, dan direncanakan berlangsung di New York, bisa menjadi momen penting. 

"Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini (mengenai Palestina) dengan Arab Saudi sekitar bulan Juni, di mana kita dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak," jelasnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya dorongan global untuk mencari solusi politik atas konflik yang berlangsung di Gaza, di mana lebih dari 50.000 orang telah menjadi korban akibat serangan Israel sejak Oktober 2023, serta konflik Israel-Palestina yang lebih luas.

Pada Februari 2024, Macron menegaskan bahwa pengakuan terhadap Negara Palestina "bukanlah hal yang tabu bagi Prancis", dan menekankan bahwa langkah tersebut merupakan sebuah keharusan secara moral maupun politik.

 “Kita berutang kepada Palestina, yang aspirasinya telah diinjak-injak terlalu lama. Kita berutang kepada Israel yang mengalami pembantaian anti-Semit terbesar di abad ini. Kita berutang kepada kawasan yang ingin lepas dari para promotor kekacauan dan penabur balas dendam,” tambahnya.

Saat ini, dari total 193 negara anggota PBB, sebanyak 147 di antaranya telah mengakui eksistensi Negara Palestina. 

Pada bulan Mei lalu, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia menambahkan namanya ke dalam daftar tersebut, sehingga jumlah negara anggota Uni Eropa yang mengakui Palestina bertambah menjadi sepuluh. Negara-negara itu antara lain Bulgaria, Siprus, Malta, Hungaria, Polandia, Swedia, dan Rumania. 

Di luar Uni Eropa, beberapa negara Eropa lainnya seperti Ukraina, Albania, Serbia, Montenegro, dan Belarusia juga telah memberikan pengakuan serupa.***